AWAS PEDOFIL BERKUMPUL di MEDIA SOSIAL!

Marah, jijik, geram, miris, sedih! Begitulah ekspresi saya begitu mendengar berita yang sedang viral beberapa hari ini. Polisi berhasil membongkar komunitas pedofil di salah satu media sosial (medsos). Tidak tanggung-tanggung jumlah member atau anggota grup tersebut mencapai 7 ribu lebih. Sebenarnya saya sangat menyayangkan karena hanya sekitar 10 orang saja yang ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, mengingat member yang begitu banyak harusnya polisi dapat mengungkap lebih banyak lagi pelaku pedofil.

Well, pada awal konsepnya blog ini seharusnya menulis tentang opini dari sudut pandang orang ketiga atau setidaknya menulis opini dari kacamata kedua belah pihak. Tapi untuk kali ini seriously saya ogah. Karena saya termasuk yang ANTI dan dengan TEGAS MENOLAK keberadan pedofil di dalam atau di tengah-tengah masyarakat kita. Walaupun belum menikah dan mempunyai anak, tapi saya memiliki banyak keponakan yang sangat saya sayangi baik itu dari saudara atau sahabat. Sungguh tak sanggup membayangkan apabila salah satu dari mereka menjadi korban.

Dalam komunitas pedofil di salah satu jejaring sosial, mereka berbagi info dan tips bagaimana mencari, menghasut dan membujuk para korban. Bahkan tidak segan men-share atau membagikan foto maupun video para korban dari perilaku keji mereka. Ya keji karena mereka menggunakan berbagai macam tipu daya dan bujuk rayu agar korban yang masih anak-anak tersebut tertarik untuk mendekat atau mendatangi mereka. Salah satu cara yang mereka anggap ampuh adalah memelihara binatang seperti kelinci, kucing, ikan yang dianggap bisa menarik perhatian anak kecil.

pedo

Dan ada pula yang memberikan saran agar harus bisa sulap atau melucu sehingga korban atau calon korban tertarik dengan sulap atau guyonan mereka. Begitu sudah dekat atau akrab mereka akan mulai membujuk korban agar melakukan apa yang mereka inginkan. Karena korban dari kasus pedofil ini merupakan anak-anak jadi mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan atas permintaan pelaku tersebut salah dan tidak baik untuk dilakukan.

Melihat atau menanggapi berita mengenai pedofil ini menyulut emosi masyarakat khususnya para orang tua. Mereka menganggap dengan adanya komunitas pedofil tersebut cukup meresahkan dan berbahaya terutama setelah membaca cuplikan beberapa postingan di group tersebut yang sempat ter-capture dan menjadi viral di media sosial. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menuntut agar pelaku pedofil ini dihukum seberat-beratnya dan hukuman mati jika perlu. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang sahabah saya melalu salah satu akunnya di sosial media, beliau meminta agar Presiden Republik Indonesia Bapak  Joko Widodo segera memberikan perhatian agar para pelaku pedofil dapat diungkap dan diberikan hukuman semaksimal mungkin.

pedofil ce atha

Ada yang membuat saya heran adalah kenapa pada saat penangkapan pelaku pedofil ini identitas pelaku disembunyikan dan wajah mereka ditutupi oleh pihak kepolisian. Padahal seharusnya pihak kepolisian membuka dengan jelas mengenai identitas pelaku agar masyarakat bisa dan dapat lebih berhati-hati kelak. Second chance atau kesempatan kedua bagi saya tidak layak bagi para pelaku pedofil. Karena mereka telah merusak masa depan dan dapat mempengaruhi kejiwaan mereka kelak ketika sudah dewasa.

Saya merasa HAM juga tidak sepatutnya atau seharusnya membela mereka para pelaku pedofil tersebut. Pihak HAM juga harus melihak hak dari para korban yang sudah dirampas dengan keji. Melalui tulisan dan opini saya ini saya memohon kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia dapat mengungkap kasus pedofilia dan menagkap para pelakunya sesegera mungkin.

 

pics source : google

Advertisements

Online Vs Konvensional, Siapa Salah?

Ribuan-Sopir-Lokal-Ancam-Turunkan-Baliho-Angkutan-Online_836968.jpg

Beberapa hari lalu sempat saya bahas demo sopir angkot di kota Malang, Jawa Timur. Memang bukan postingan terkait persoalan demo yang dilakukan tapi lebih mengarah ke rasa kagum dan bangga tentang solidaritas dan kepedulian masyarakat kota Malang dalam mengatasi masalah, khususnya masalah angkot yang melakukan mogok massal sehingga para penumpang pengguna angkot terlantar. Dimana para pelanggan atau pengguna angkot mayoritas adalah pelajar dan orang tua atau lansia.

Di postingan artikel kali ini saya lebih menyorot ke permasalahan angkutan online vs konvensional. Akan saya lihat tetap pada konteks sebagai pemerhati bukan memihak dari salah satu kubu. Semoga dari awal hingga akhir artikel ini saya tetap ditengah dan pembaca pun beranggapan demikan dan juga bukan bermaksud untuk menggiring opini pembaca. Mau condong kemanapun itu merupakan hak masing-masing dalam menyikapi masalah dan saya menghargai itu.

Sedikit flash back kebeberapa bulan lalu, saya sempat diskusi dengan seorang sahabat saya yang kebetulan memiliki usaha rental mobil. Dan kebetulan rental mobil usahanya ini baru saja ditawari untuk menjadi mitra oleh salah satu perusahaan angkutan berbasis online. Selanjutnya kita sebut saja PT. U. Menariknya adalah PT. U ini belajar dari pengalamannya ketika meluncurkan bisnis angkutan berbasis online ini ketika di Jakarta, sehingga ketika akan melakukan ekspansi ke Surabaya sudah melakukan antisipasi.

Salah satunya dari sisi perijinan, dibandingkan ketika memulai bisnis ini di Jakarta PT. U melakukan atau membuka kemitraan dengan perorangan, namun seiring dengan perjalanan waktu serta lika-liku hambatan yang dihadapi terutama dari pihak atau dinas terkait yang mulai memberlakukan aturan khusus untuk angkutan berbasis online dan salah satunya adalah PT. U ini. Berbekal pengalaman itu PT. U ketika melakukan ekspansi ke kota Surabaya sudah bukan lagi mencari mitra perorangan melainkan pemilik usaha rental mobil dimana ijin untuk operasi maupun kelengkapan surat ijin tentu sudah dikantongi oleh para pemilik usaha rental mobil (yang resmi dan terdaftar).

Sehingga ketika ada kendala terutama perijinan, perawatan kendaraan, dan lain-lain PT. U sudah tidak lagi pusing karena ijin mengikuti atau pengurusannya menjadi kewajiban pihak pemilik rental mobil. Praktis usaha bisnis angkutan berbasis online ini tidak membebani perusahaan baik secara perijinan maupun perawatan. Sebenarnya jika diamati tentang beban perawatan ini sama saja antara mitra perorangan ataupun yang sudah berbadan hukum seperti rental mobil hanya ketika harus dihadapkan dengan masalah perijinan mitra perotangan ini agak mengalami kesulitan.

Penolakan terhadap usaha atau bisnis angkutan berbasis online oleh angkutan konvensional ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi sampai ke bumi Eropa dimana tingkat pendidikan maupun kesejahteraan jauh diatas masyarakat Indonesia. Perlahan tetapi pasti angkutan berbasis online mulai menggerus keberadaan angkutan konvensional yang sudah ada dan semakin menggurita memperluas ekspansinya dari kota-kota besar sampai ke kota-kota kecil.

Ketika beberapa bulan lalu terjadi penolakan oleh sopir taksi konvensional tetapi permasalahan tersebut sudah selesai dan terjadi penyesuaian oleh pihak perusahaan taksi konvensional agar mampu dan dapat bersaing dengan taksi online atau angkutan berbasis online. Dimana harga atau tarif dari angkutan online ini memang jauh dari harga standard yang ditetapkan oleh perusahaan taksi konvensional. Kini taksi konvensional juga mulai merambah atau menggunakan aplikasi online serta menurunkan tarif guna menarik kembali pelanggan atau konsumen mereka yang sempat beralih ke angkutan berbasis online.

Kini penolakan kembali terjadi bukan oleh sopir taksi konvensional tetapi oleh sopir angkutan kota atau angkot. Tidak main-main penolakan kali ini lebih anarkis dan sampai menimbulkan korban jiwa. Di kota Tangeran, Banten beberapa hari yang lalu terjadi penabrakan terhadap salah seorang pengemudi ojek online oleh sopir angkot. Hal ini berbuntut panjang dimana rekan-rekan atau perkumpulan pengemudi ojek online ini melakukan aksi balasan. Tidak hanya berasal dari kota Tangerang saja namun para pengemudi itu berasal dari kota sekitar termasuk dari Jakarta.

Aksi dilakukan mulai dari sweeping angkot sampai aksi main hakim sendiri dimana angkot beserta sopirnya dicegat dan diserang oleh para pengemudi ojek online ini. Penyerangan ini terjadi di beberapa titik kota Tangerang dan sempat membuat warga kota Tangerang terganggu aktivitasnya. Selain kota Tangerang penolakan juga terjadi hampir bersamaan di beberapa kota lainnya di Indonesia seperti Malang dan Bandung. Di Bandung sempat terjadi kejadian dimana mobil pribadi diserang oleh sekelompok pengemudi angkot. Video rekaman tersebut sempat viral dan memperoleh tanggapan dari masyarakat pengguna sosial media. Netizen mengkritik atau mengkutuk kejadian tersebut dan menganggap kejadian tersebut tidak manusiawi, hal ini dikarenakan pada saat penyerangan masih ada orang dan balita di dalam mobil tersebut.

Banyak kejadian akhir-akhir ini yang melibatkan angkutan konvensional dan angkutan berbasis online ini mendapat perhatian khusus dari masyarakat termasuk saya. Tidak sepenuhnya menyalahkan sopir angkot tapi saya menyayangkan kejadian-kejadian yang bersifat anarkis. Jika ditelisik lebih dalam dari sisi pengemudi angkot mungkin bisa dipahami kekesalan yang dialami sopir angkot. Dimana mereka harus mengejar setoran tapi disisi lain penumpang banyak yang beralih menggunakan angkutan berbasis online.

Tak bisa dipungkiri tarif angkutan berbasis online ini bisa dibilang cukup murah bila dibandingkan dengan angkutan konvensional. Ditunjang dengan kelebihan dapat menjemput calon penumpang serta mengantarkannya tepat pada lokasi atau alamat yang dituju. Bila dibandingkan dengan angkutan konvensional dalam hal ini angkot dimana para penumpang diharuskan untuk berada di jalur atau trayek yang dilalui oleh angkot dan tidak sedikit yang harus oper atau pindah angkot lebih dari satu kali untuk menuju lokasi yang dikehendaki.

Berbeda dengan angkutan konvensional, angkutan berbasis online ini tidak dipatok oleh setoran yang harus dibayarkan tiap hari dan jika kurang harus menutupnya dari kocek pribadi. Angkutan berbasis online ini menganut sistem bagi hasil, jika ingin hasil yang lebih besar maka pengemudi harus rajin-rajin mencari penumpang atau melakukan layanan lain yang disediakan oleh pihak perusahaan. Ditambah lagi murahnya tarif yang dikenakan oleh perusahaan kepada penumpang jauh lebih murah ketimbang angkutan konvensional. Dimana perusahaan angkutan berbasis online ini memiliki kelebihan atau keuntungan karena unit atau armada yang dimiliki bukan merupakan aset perusahaan sehingga beban perawatan dan operasionalnya seratus persen menjadi tanggung jawab mitra.

taksi

Jadi jika harus menyalahkan akar atau awal mula ini salah siapa? Ini kesalahan sistem dan perijinan dari mode transportasi yang ada. Pihak pemerintah tidak hanya Indonesia pada saat awal terbentuk sistem angkutan berbasis onine ini gagal mengantisipasi dengan landassan hukum dan perijinan. Pada saat dimana taksi konvensional jumlah unit atau armada mereka dibatasi, hal yang terjadi justru kebalikannya jumlah armada dari angkutan berbasis online ini tanpa batas. Asal ada mitra yang bersedia bekerjasama dan memenuhi persyaratan dan standard yang ditentukan maka jumlah armada angkutan yang berbasis online ini dapat bertambah dengan mudahnya.

Dari perijinan yang lain jika angkutan konvensional diharuskan memiliki ijin operasi dan menggunakan plat nomor kendaraan khusus yang berwarna dasar kuning dengan tulisan warna hitam maka hal tersebut tidak berlaku untuk angkutan berbasis online. Mereka dengan bebas menggunakan plat nomor hitam atau kendaraan milik pribadi untuk mengangkut penumpang umum. Dari segi biaya juga begitu jika perusahaan angkutan konvensional diwajibkan memiliki tempat yang dapat menampung armada ketika tidak beroprasi juga diwajibkan memenuhi standard kelayakan kendaraan bermotor untuk kendaraan umum atau berpenumpang. Belum lagi ditambah perawatan armada dan lain-lain.

Soal beban operasional yang harus ditanggung oleh angkutan konvensional ini jauh berbanding terbalik dengan angkutan berbasis online. Dimana perusahaan online ini tidak menanggung biaya perawatan, apalagi memiliki tempat untuk menampung unit atau armada karena semua adalah milik pribadi ataupun rental mobil mitra dari perusahaan. Banyaknya batasan dari pemerintah serta tekanan beban operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan angkutan konvensional inilah membuat sopir dari angkutan konvensional merasa gerah maupun iri dengan perlakuan yang diterima angkutan berbasis online.

Tidak fair rasanya jika hanya mengkritisi dan menyalahkan pihak pemerintah atau dinas terkait perihal masalah online dan konvensional ini. Jika diperbolehkan memberikan solusi dan sukur-sukur jika bisa terbaca serta diterima dengan baik oleh pemerintah. Alangkah baiknya apabila pemerintah mulai membatasi jumlah unit atau armada angkutan berbasis online. Ditunjang juga dengan perawatan dan pemberian penyuluhan mengenai pelayanan serta pentingnya keselamatan dan kenyamanan dalam pengemudi terutama oleh angkutan kota yang masih dilindungi oleh perda dan jalur beroprasinya diatur oleh dinas perhubungan. Selebihnya bisa ditambahkan oleh orang-orang pintar dari dinas perhubungan terutama dalam sistem, perijinan serta tidak lupa juga pembatasan jumlah kendaraan bermotor dimana makin lama jumlahnya semakin tidak terkontrol sehingga kemacetan terjadi dimana-mana.

Dan keberadaan angkutan berbasis online ini tidak dapat serta merta dihilangkan begitu saja. Angkutan berbasis online ini dapat tumbuh dan berkembang dengan demikian pesatnya karena mampu beradaptasi dengan teknologi serta berhasil membaca dan menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi umum. Untuk beberapa waktu yang akan datang layanan angkutan berbasis online ini akan tetap ada dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila pemerintah tidak berhasil mengatur sebuah sistem yang adil serta pihak dari penyedia angkutan konvensional tidak mampu memberikan layanan yang bisa berkualitas dan bersaing, niscaya perlahan tetapi pasti angkutan konvensional akan mati tergerus oleh derasnya perkembangnya teknologi.

source pic: google

Fenomena Utang – Piutang di Era Sosial Media “Posting atau Tidak?”

Tidak bisa dipungkiri fenomena utang-piutang ini tidak bisa kita hindari. Terlebih jika kita dalam keadaan terjepit, begitu pula sebaliknya apabila yang meminjam merupakan kerabat dekat maka rasa iba dan keinginan untuk membantu begitu kuat. Beberapa saat lalu sempat membuat status atau postingan yang sedikit ‘kontroversial’ di salah satu akun sosal media saya terkait dengan masalah hutang.

Masih berhubungan dengan sosial media ada beberapa sahabat yang memilih untuk posting permasalahan hutang tersebut di sosial media. Namun tidak sedikit pula yang memilih untuk tidak memposting. Berbagai macam alasan diungkapkan perihal motif memposting ataupun tidak memposting.

Sebelum kita masuk pada pembahasan posting atau tidak, ada baiknya kita lihat terlebih dahulu dalam pandangan hukum. Pada dasarnya perjanjian utang-piutang adalah Hubungan Keperdataan. Perjanjian utang piutang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) tidak diatur secara tegas dan terperinci, namun bersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

Lebih jauh lagi mengenai apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Membuat laporan atau pengaduan ke polisi adalah hak semua orang dan belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses peradilan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Has Asasi Manusia, telah mengatur tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Ini berarti, walaupun ada laporan tersebut, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang. Di sinilah peran dan integritas penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada atau dengan memidanakan suatu perbuatan hukum perdata.

utang

Kembai ke permasalah posting atau tidak. Saya akan menjabarkan pendapat dari sahabat yang lebih memilih posting ke sosial media. Terlepas tahu atau tidaknya mengenai payung hukum bahwa orang yang tidak sanggup melunasi utang tidak dapat dipidanakan sehingga menumpahkan uneg-uneg atau kekesalan mereka kedalam tulisan di sebuah akun sosial media.

Memang tidak bisa dipungkiri ada pihak yang memang sengaja menghindari untuk membayar ataupun bersikap lebih galah daripada pihak yang memberi utang tersebut. Jika saya melihat bisa jadi ini adalah sebuah kejadian sebab-akibat. Berikut ada beberapa alasan yang saya peroleh dari teman-teman yang merasa untuk perlu memposting masalah tersebut:

  1. Menyindir pihak yang memiliki utang untuk segera memenuhi kewajibannya, bagi beberapa orang cara ini terbukti ampuh dan tidak selang beberapa lama pihak yang memiliki kewajiban segera memenuhinya.
  2. Sebagai tempat pelampiasan, seperti yang saya tulis diatas ada beberapa pihak yang memang justru dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban padahal sering update status yang bersifat konsumtif. Jadi dengan adanya sosial media sedikit banyak beban yang ada terlampiaskan walau hanya sebatas tulisan.
  3. Mencari teman sepenanggungan, ya bisa jadi ternyata yang menjadi ‘korban’ bukan hanya seorang atas tertundanya pemenuhan kewajiban tersebut.

Di sisi lain tidak sedikit juga sahabat yang memilih untuk mendiamkan saja tanpa harus memposting masalah utang-piutang tersebut di sosial media. Berikut juga alasan para sahabat memilih untuk tidak memposting:

  1. Sudah mengiklaskan, ya jika dilihat dari segi jumlah mungkin secara nominal tidaklah banyak dan alasan lain juga adalah jika siap memberi utang berarti sadar dengan konsekuensi untuk tidak diganti atau dibayarkan.
  2. Menjaga hubungan, kecenderungan banyak yang menjawab dengan alasan ini lagi-lagi mereka tidak mempersoalkan nominal karena hubungan kekerabatan baik keluarga atau teman lebih penting dan jauh diatas segalanya bagi mereka.
  3. Malas rame, ada sebagian teman yang memang memilih malas mempersoalkan bukan karena alasan menjaga hubungan atau mengiklaskan tapi lebih ke alasan tidak layak untuk dibuat rame. Karena diposting belum tentu bisa menyelesaian masalah malah memperkeruh dan menambah masalah baru.

Dari beberapa alasan yang disampaikan masih dapat diterima dan tentu harus saya hormati karena itu merupakan pendapat dan pandangan dari tiap-tiap sahabat saya. Dan saya memilih untuk membaca saja demi menjaga objektivitas dan kenetralan saya. Sekian artikel saya kali ini, jika memiliki alasan atau pandangan lain mengenai fenomena posting utang-piutang di sosial media silahkan tinggalkan komen dibawah ini…!